Perkembangan Sosial Budaya Indonesia

Posisi Indonesia terletak di persimpangan dua samudera (Hindia dan Pasifik) dan dua benua (Asia dan Australia), yang sejak dahulu meropakan daerah perlintasan dan pertemuan berbagai macam agama dan ideology serta kebudayaan. Dalam kondisi yang demikian, maka terdapat lima lapisan perkembangan sosial budaya Indonesia, yaitu:

a.       Lapisan sosial budaya lama dan asli, memperlihatkan persamaan yang mendasar (bahasa, adat, budaya) di samping perbedaan-perbedaan dari daerah ke daerah. Persatuan dan kesatuan yang bersumber kepada lapisan ini tidak ditiadakan oleh datangnya agama dan nilai-nilai bary.

b.      Lapisan keagamaan dan kebudayaan yang berasal dari India. Wilayah Indonesia meruoakan pusat pengembangan peradaban Hindia di Pulau Jawa, namun kesadaran akan kebersamaan tetap dijunjung tinggi (Bhinneka Tunggal Ika).

c.       Lapisan yang datang dengan agama Islam tersebar luas di wilayah Indonesia yang sekaligus juga memberikan corak tata masyarakat, sebagaimana halnya agama Budha dan Hindu yang telah memberi warna pada tatanan masyarakat dan struktur ketatanegaraan.

d.      Lapisan yang datang dari Barat yang bersamaan dengan agama Kristen melengkapi kehidupan umat beragama di Indonesia di tengah-tengah pengaruh dominasi asing yang silih berganti dari kerajaan-kerajaan Spanyol, Portugis, Belanda, dan Inggris.

e.       Lapisan kebudayaan masyarakat Indonesia yang dimulai kesadaran bangsa. Munculnya rasa nasionalisme yang tinggi terhadap kekuasaan asing telah memberikan inspirasi dan tekad untuk menolong lahirnya gerakan Budi Utomo tanggal 20 MKei 1908, kemudia disusul dengan pemantapan Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928.

Sejak perioode kebangkitan nasional, semakin dirasakan berkembangnya percaturan ideology yang pada garis besarnya terbagi atas tiga kategori, yaitu (1) ideology yang menitikberatkan pada nilai-nilai agama, (2) ideology yang menitikberatkan pada Sosialisme, (3) ideology yang menitikberatkan pada nasionalisme.

Cita-cita Indonesia sebagai suatu bangsa yang modern lahir dengan pencetusan sumpah pemuda. Cita-cita tentang satu bangsa Indonesia yang menyeluruh it merupakan dorongan bagi ide gerakan kebangsaan tahun 1908 yang kemudian menjadi kekuatan besar. Proklamator kemerdekaan tahun 1945 yang memperjuangkan negara kesarua Republik Indonesia sebagi perwujudan dari sumpah pemuda 1928.

Pada perintisan perjuangan kemerdekaan banyak menyimak sifat hakiki masyarakat Indonesia yang mulai menilai nilai-nilai dari luar tersebut tidak seluruhnya cocok dan sesuai dengan watak dan kepribadian bangsa Indonesia. Tidak mengherankan apabila para bapak bangsa kita di masa awal kemerdekaan dengan penuh keyakinan bersepakat bahwa negara baru ini berlandaskan pada asas integralisme di mana hubungan antara penguasa dan rakyat bersifat kekeluargaan. Perasaan yang bernuansa romantisme ini adalah suatu reaksi ekstrem dari masa pemerintahan colonial yang maat eksploitatif.

Dalam negara RI yang di proklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 itu, nilai-nilai yang luhur yang merupakan kepribadian dan pandangan bangsa inilah yang kemudian menjadi ideology dan dasar negara yang dikenal sebagai Pancasila, yang akhirnya ditaungkan dalam pembukaan UUD 1945. Dengan demikian, pertumbuhan dan perkembangan sosial budaya di Indonesia pada hakikatnya bersumber pada nilai-nilai luhur yang terkandung dalam falsafah dan dasar negara Pancasila.

Setelah kemerdekaan, salah satu hal penting yang menyangkut konsepsi nusantara dan yang berkembang menjadi wawasan nusantara ialah deklarasi 13 Desember 1957 tentang wilayah perairan Indonesia (Mochtar Kusumaatmadja, 1993).

Pertimbangan yang mendorong pemerintah mengeluarkan pernyataan wilayah perairan Indonesia itu ialah (1) bentuk geografi RI sebagai suatu negara kepulauan memiliki sifat dan corak tersendiri yang memerlukan pengaturan sendiri pula; (2) bagi kesatuan wilayah RI, semua kepulauan dan laut harus dianggap sebagai suatu kesatuan yang bulat; (3) penetapan batas laut territorial (1939) tidak sesuai lagi dengan kepentingan keselamatan dan keamanan negara RI; dan (4) setiap negara yang berdaulat berhak dan berkewajiban untuk mengambil tindakan yang dipandangnya perlu untuk melindungi keutuhan dan keselamatan negaranya (Mochtar Kusumaatmadja, 1993).

Wawasan nusantara itu (tahun 1973 MPR-RI) menetapkan sebagai wawasan yang menghayati pembangunan nasional dalam segala segi politik, ekonomi, sosial budaya dan hankam menekankan kepada prinsip kesatuan wilayah, bangsa dan negara yang memandang Indonesia suatu kesatuan yang meliputi tanah atau darat, dan air atau laut yang tak terpisahkan. Hakikat pemikiran tersebut telah ada dalam bangsa Indonesia, sebagaimana juga terungkap dari istilah “tanah air” akan asas negara kepulauan Indonesia atau azas nusantara. Walaupun berbagai etnik hidup berserakan di pulau-pulau yang jumlahnya beribu buah itu, tetapi oleh pemikiran kesatuan tersebut maka nusantara adalah satu kenyataan yang lebih dari hanya sekedar kepulauan etnik belaka. Entitas itu diikat oleh falsafah yang sama, Pancasila, yang dengan alur dan lingkup kesamaannya itu meletakkan kesamaan serta perbedaan dalam suatu kesatuan.

Adapun pembangunan yang melalui serentetan rentangan waktu itu adalah berupaya untuk mengubah tradisi ke modernisasi dan gerak seperti itu juga sering kali didorong oleh situasi mondial. Dalam kaitan itu, tampak sosial budaya dari pembangunan harus diartikan bahwa masyarakat itu sebenarnya bukanlah menolak peningkatan kesejahteraan hidup sebagai tujuan dari pembangunan, tetapi terjadi perbedaan persepsi dan penyesuaian diri wrga masyarakat dari keadaan kehidupan lama kepada kehidupan yang baru (Garna, 1993).

Perbedaan persepsi itu misalnya seringkali dianggap oleh pelaksana pembangunan sebagai ketidakberhasilan subjek pembangunan dalam melaksanakan program pembangunan yang telah digariskan dan direncanakan. Walaupun sampai juga alur balik dari bawah yang biasanya berupa hasil evaluasi keberhasilan pembangunan dan penampungan aspirasi dari sasaran pembangunan tersebut yang menempati serta sebagai masukan pertimbangan perencanaan, biasanya kurang diabaikan oleh ketakmudaham pertimbangan di tahap nasioanal. Karena itu, pola pemikiran warga masyarakat dan aspirasinya tidak selalu dapat diakomodasikan sebagai persepsi penting dalam rencana-implementasi-hasil pembangunan tersebut, baik (walaupun jalur untuk itu memang ada melalui DPR) pada tahap lokal-regional, apalagi nasioanl.

Referensi: Jacobus Ranjabar. 2014. Sistem Sosial Budaya Indonesia. Bandung: Alfabeta.